bilad’s Blog


Menakar Harga Diri Bangsa
July 9, 2009, 1:39 am
Filed under: Essay | Tags:

Menakar Harga Diri Bangsa

Cecep Zakarias El Bilad

“Kalau kata-kata saja tidak dapat menyehatkan jiwa yang keblinger, apa boleh buat, suruhlah senjata berbicara – satu bahasa yang lebih kuat lagi.” Kalimat tegas berapi-api ini adalah petikan pidato Bung Karno saat memberi komando pembebasan Irian Barat.

Betapa besar nyali bangsa Indonesia saat itu. Dengan segala keterbatasannya karena baru merdeka, Indonesia berani menantang kekuatan kolonial dengan senjata. Dan  masih banyak lagi catatan-catatan tentang kewibawaan Indonesia di mata dunia pada saat itu. Namun setelah hampir 64 tahun merdeka, masihkah bangsa yang gagah itu menganggap penting harga diri? Masihkah Indonesia bernyali melawan pelecehan kedaulatan oleh bangsa asing seperti yang dilakukan Malaysia di blok Ambalat?

Bagi sebuah negara, kedaulatan adalah harga mati yang harus dijaga dan pada saat-saat tertentu harus diprioritaskan. Kedaulatan negara mencakup dua hal, wewenang dan wilayah. Kedaulatan wewenang berupa supremasi legal negara atas keamanan dan kesejahteraan rakyatnya.  Sedangkan kedaulatan wilayah merupakan hak legal kekuasaan negara atas  ruang wilayah dalam tapal batas tertentu.

Dua cakupan ini menegaskan bahwa kedaulatan adalah mutlak. Itulah mengapa persoalan Ambalat, misalnya, bukanlah kasus sepele. Persoalan ini tidak hanya menyangkut pelanggaran hak teritorial Indonesia oleh Malaysia. Namun juga Malaysia memiliki kepentingan terkait ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam di wilayah Ambalat.

Materialisme dan Idealisme

Mungkin terlalu idealis bagi sebagian orang untuk berbicara tentang harga diri bangsa. Namun pembicaraan tentang itu perlu untuk menakar kembali kadar nasionalisme. Pergantian episode politik terus bergulir, namun belum juga mampu menyelesaikan persoalan-persoalan dasar seperti kemiskinan dan korupsi. Akan tetapi bukan berarti semua itu lantas membuat kita apatis terhadap wilayah idealisme, dalam hal ini harga diri bangsa. Justru di sinilah letak ujian untuk kita menunjukkan martabat bangsa di antara himpitan pragmatisme materialistik dan idealisme.

Di tengah globalisme ekonomi dan politik seperti sekarang ini, pola hubungan antarnegara lebih diwarnai oleh kerjasama fungionalis baik bilateral, regional maupun global. Dalam konteks Asia Tenggara sendiri, misalnya, negara-negara yang tergabung dalam ASEAN telah mengukuhkan kerjasamanya pada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-13 2007 di Singapura melalui pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada 2015.

Kecenderungan semacam ini mulai marak paling tidak sejak berakhirnya Perang Dingin pada 1989. Berakhirnya Perang Dingin mengarahkan dunia pada globalisasi dan akselerasi perkembangan pasar di seluruh dunia (John Baylis & Steve Smith, 2005:141). Sejak itu militer tidak lagi menjadi simbol kekuatan dan instrumen politik luar negeri negara-negara, digantikan dengan ekonomi.

Pandangan ini dikukuhkan oleh keyakinan kaum Liberal Institusional (neoliberalisme). Bahwa institusi internasional seperti Bank Dunia, IMF, Uni Eropa dan ASEAN berperan sangat penting dalam mewujudkan kerjasama dan stabilitas dunia. Institusi-institusi tersebut menyediakan informasi, mereduksi biaya transaksi, membuat komitmen yang lebih kredibel, menjadi pusat koordinasi dan memfasilitasi berjalannya repricosity (Keohane&Martin, 1995:42).

Namun begitu, naluri berkonflik pada negara secara militer hakekatnya masih ada. Ini terlihat pada laporan Lembaga Riset Perdamaian Internasional Stockholm, Swedia (Kompas, 7/6). Pengeluaran belanja senjata dunia pada tahun 2008 mencapai 1,464 triliun dolar AS. Anggaran senjata dunia ini naik 4 persen dari tahun 2007 dan 45 persen dibandingkan dengan tahun 1999. Laporan itu menyebutkan, kenaikan anggaran ini terutama terkait dengan perang Irak, kembalinya Rusia dan China sebagai pemain global.

Data di atas menunjukkan, tidak adanya nilai murni dalam empirisme politik antarnegara. Nilai-nilai realisme politik internasional tetap berlaku. Bahwa sistem internasional adalah anarki (Kennetz Waltz, 1959). Kepentingan nasional menjadi prioritas utama dalam hubungan antarnegara. Dalam sistem yang anarki ini, negara akan melakukan tindakan apapun , termasuk opsi militer, untuk menjamin kepentingan nasionalnya.

Dalam hal ini, kepentingan nasional dapat dimaknakan secara lebih mendasar. Tidak hanya sebatas kepentingan materialis, tetapi juga idealis. Bagi Malaysia blok Ambalat mungkin sebatas bermakna materialis berupa kekayaan biota laut, ladang minyak dan gas alam laut. Namun bagi Indonesia, rongrongan Malaysia yang berulang kali atas wilayah kedaulatannya itu tidak hanya membahayakan aspek material kepentingan nasionalnya, tetapi juga telah menyentuh aspek transendentalnya akan harga diri.

Urgensi Power

Dalam realitas pertarungan realisme (anarki) dan liberalisme (kerjasama) ini, Indonesia harus bersikap proporsional. Diplomasi retoris tidak mencukupi. Negara perlu memiliki kekuatan militer yang tangguh sebagai modalitas diplomasi.

Diplomasi retoris selama ini belum mampu mengatasi berbagai permasalahan dengan negara tetangga Malaysia secara menyeluruh. Permasalahan-permasalahan itu masih ditangani secara sporadis. Itu pun sering kali menemui jalan buntu.  Bargaining position Indonesia lemah, karena tidak memiliki alat penekan. Maka ketika menemui kebuntuan, Indonesia tidak mampu menunjukkan sikap tegas. Resolusi pun cenderung terbengkalai hingga muncul masalah-masalah berikutnya. Kasus Ambalat, Manohara, penyiksaan Siti Hajar oleh majikannya dan tewasnya Nurul Widayanti adalah buncahan gelembung-gelembung permasalahan dengan Malaysia yang tak kunjung terselesaikan.

Satu-satunya alat penekan diplomasi yang paling memungkinkan saat ini adalah kekuatan militer. Indonesia harus segera memperbaiki sistem dan meningkatkan kekuatan pertahanannya. Militer yang tangguh akan menumbuhkan kepercayaan diri negara dalam berinteraksi dengan negara lain. Kuatnya militer akan meningkatkan nilai tawar politik luar negeri Indonesia.

Di samping tuntutan agar memberikan daya tekan psikologis dalam diplomasi, luasnya wilayah darat dan laut juga menuntut negara untuk memiliki sistem pertahanan yang kuat. Maka sangat memilukan ketika pesawat-pesawat militer kita jatuh hanya karena persoalan teknis seperti mesin pesawat sudah tua. Jelas ini berdampak negatif terhadap posisi tawar Indonesia di mata internasional khususnya Malaysia. Harga diri bangsa pun akhirnya dipertaruhkan.

Kemudian, ekonomi adalah alternatif berikutnya. Ekonomi akan menjadi instrumen penekan efektif ketika pertumbuhannya melingkupi makro dan mikro. Dengan begitu persoalan seperti yang dialami Siti Khadijah akan terselesaikan dengan sendirinya karena tersedianya lapangan pekerjaan yang layak di dalam negeri. Militer yang kuat akan mengawal pertumbuhan ekonomi ini.

Peningkatan kekuatan pertahanan  hanyalah upaya realistis dalam mensikapi realisme hubungan antarnegara. Namun langkah-langkah diplomatis untuk menyelesaikan setiap permasalahan dengan negara lain tetap menjadi yang utama. Perdamaian abadi adalah cita-cita setiap negara demokrasi yang juga merupakan amanat bangsa dalam UUD 1945.

Malang, 18 Juni 2009.


Leave a Comment so far
Leave a comment



Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s



%d bloggers like this: