bilad’s Blog


POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA: POTENSI KERJASAMA BISNIS INDONESIA – ARAB
November 19, 2008, 10:28 pm
Filed under: Essay | Tags:

<!– @page { margin: 0.79in } P { margin-bottom: 0.08in } A:link { so-language: zxx } –>

POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA

POTENSI KERJASAMA BISNIS INDONESIA – ARAB

Oleh. Cecep Zakarias El Bilad

Abstract: The issue of Terrorism raised after Nine Eleventh Tragedy and the rise of crude oil price have influenced world’s capital movement. The first issue has shift business orientation of Arabian businessmen to Asia. The following has transferred world’s capital source from European reach countries and US to Gulf Arabian countries. This article tries to explain how it brings an effect to Indonesian’s foreign policy and how it benefits to Indonesian investment, and how the government make the best of it.

Keywords: investasi, politik luar negeri, negara Arab, kebijakan, potensi.

Timur Tengah, khususnya wilayah Teluk (Arab Saudi, Oman, Bahrain, Uni Emirat Arab, Kuwait, Irak, Iran) awalnya adalah wilayah padang pasir yang gersang dan miskin. Keadaan mulai berubah 180 derajat ketika bangsa Eropa yang menjajahnya, menemukan sumber-sumber minyak di wilayah tersebut. Hal ini kemudian menjadi berkah bagi wilayah  yang berpenduduk mayoritas Muslim ini.

Ketika harga minyak mentah dunia melambung tinggi, kini mencapai US$145 per barel, negara-negara produsen minyak terbesar ini mengalami surplus keuangan. Maka dari itu, sumber dana investasi dunia yang semula berada di tangan para pengusaha Eropa, saat ini jatuh di tangan para pengusaha minyak dan negara-negara Arab Teluk.

Ini adalah kesempatan bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia untuk memperkuat ekonomi dalam negerinya dengan meningkatkan hubungan dan kerjasama dengan negara-negara Teluk. Akan tetapi, mampukah Indonesia yang secara religius memiliki persamaan dengan negara-negara tersebut sebagai sesama negara yang memiliki jumlah umat Islam yang besar, memanfaatkan peluang ini? Sebelum membahas pertanyaan ini, terlebih dahulu tulisan ini akan sekilas membahas tentang konsep politik luar negeri secara umum dan khusus di Indonesia untuk mengetahui arah politik luar negeri Indonesia.

A. POLITIK LUAR NEGERI

Terminologi politik luar negeri dan kebijakan luar negeri sering kali tertukar penggunaannya. Di dalam literatur hubungan internasional, perbedaan istilah ini memang tidak dikenal (Walter Carlness, 1999). Yang dikenal adalah terminologi foreign policy (kebijakan luar negeri), bukan foreign politics (politik luar negeri)[1], namun sebenarnya mempunyai perbedaan yang cukup mendasar.

Politik luar negeri adalah paradigma besar yang dianut sebuah negara tentang cara pandang negara tersebut terhadap dunia.[2] Politik luar negeri oleh karenanya menentukan arah, warna dan pola pergaulan negara dalam kancah regional maupun global. Pembentukan paradigma tentang dunia ini dipengaruhi oleh sejarah, kondisi sosial, geografis, maupun nilai-nilai sosial dan agama yang mendasari sistem di negara tersebut.

Sementara itu kebijakan luar negeri adalah strategi implementasi yang diterapkan dengan variasi yang bergantung pada pendekatan, gaya, dan keinginan pemerintahan terpilih.[3] Kebijakan luar negeri suatu negara dapat berbeda-beda dari satu pemerintahan dengan pemerintahan lain yang menggantikan menggantikannya. Kebijakan luar negeri dipengaruhi juga oleh faktor-faktor seperti kondisi ekonomi, politik, sosial maupun keamanan dalam negeri, sehingga tidak seperti politik luar negeri yang cenderung tetap, kebijakan luar negeri bersifat temporer sesuai dengan kondisi-kondisi tersebut. Kebijakan luar negeri sehingga merupakan bagian (instrument) dari politik luar negeri.

B. POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA

Konsistensi dalam interpretasi dan implementasi prinsip politik luar merupakan identitas sebuah negara. Identitas membentuk kepentingan yang terealisasikan dalam tindakan.[4] Realitas regional dan internasional yang dalam situasi pasca Perang Dunia II dan memasuki era Perang Dingin mengkonstruksi paradigma para aktor politik pendiri bangsa untuk merumuskan suatu prinsip politik luar negeri Indonesia yang tidak terlibat dalam persaingan politik antara dua kubu, blok Barat dan blok Timur.

Pada 2 September 1948 di hadapan BPKNIP, Wakil Presiden RI pertama Drs. Moh. Hatta mencetuskan gagasannya mengenai prinsip politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Bebas berarti tidak terikat oleh suatu ideologi atau oleh politik negara asing atau blok negara-negara tertentu, atu negara-negara adikuasa. Aktif artinya dengan sumbangan realitas giat mengembangkan kebebasan persahabatan dan kerja sama internasional dengan menghormati kedaulatan negara lain.[5]

Setelah Perang Dingin berakhir, prinsip bebas aktif politik luar negeri Indonesia sudah kehilangan konteksnya. Namun demikian, pemaknaan prinsip tersebut lebih pada bagaimana Indonesia menjadi negara yang mandiri dan mampu memerankan peranan penting dalam pergulatan dunia internasional. Hal ini sebenarnya seperti apa yang ditafsirkan sendiri oleh Moh. Hatta, “Politik luar negeri Indonesia harus ditentukan oleh kepentingan kita sendiri dan dijalankan sesuai dengan kondisi dan kenyataan yang kita hadapi… politik Indonesia tidak dapat ditentukan oleh politik negara lain yang diputuskan berdasarkan atas kepentingan negara tersebut.”[6] Indonesia juga harus mampu cermat dalam memanfaatkan setiap kesempatan yang dapat menguntungkan kepentingan nasionalnya.

C. POTENSI NEGARA ARAB TELUK BAGI INDONESIA

a. Politik Luar Negeri Indonesia dari Masa ke Masa

Pada era Orde Lama (1949-1966) Indonesia berusaha menjadi “pemain” penting dalam percaturan politik global yang terfragmentasi ke dalam dua blok, blok Barat dan Blok Timur. Dengan politik bebas aktifnya, Indonesia  menjadi pemimpin negara-negara yang tidak terlibat ke dalam konflik Perang Dingin dengan menggagas lahirnya Gerakan Non Blok. Akan tetapi dalam kenyataannya, di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno Indonesia sering kali menammpakkan diri sebagai pendukung Blok Timur. Puncak dari ketidakkonsistenan Indonesia tersebut adalah ketika terjadi konfrontasi dengan Malaysia. Indonesia menentang berdirinya negara Malaysia karena negara baru tersebut dianggap sebagai bentuk neokolonialisme Inggris yang membahayakan kawasan Asia Tenggara.

Setelah pemerintahan Orde Lama berakhir dan digantikan dengan pemerintahan Orde Baru (1966-1998), politik luar negeri Indonesia berubah arah, dari anti-Barat dan cenderung ke Timur menjadi pro-Barat dan anti-Soviet. Kondisi negara dan ekonomi masyarakat yang lemah akibat kurangnya perhatian pemerintahan Orde Lama yang disibukkan oleh “pertarungan” politik regional dan internasional, menuntut pemerintahan Orde Baru untuk menjadikan masalah ini sebagai prioritas utama kebijakannya. Untuk itu, pemerintah memerlukan dukungan dana maupun teknologi yang besar untuk membangun perekonomian, infrastruktur dan berbagai fasilitas lainnya. Oleh karena itu, rezim Orde Baru menjalin kerjasama erat dengan negara-negara Barat, Amerika Serikat, dan Jepang yang memiliki sumber dana dan teknologi yang diperlukan untuk pembangunan tersebut.

Pada era pasca Soeharto, politik luar negeri yang dijalankan Presiden Habibie lebih cenderung bersifat incremental yang pada dasarnya merupakan kontinuitas dari politik luar negeri era Soeharto. Sementara itu, di era Gus Dur, politik luar negeri RI cenderung lebih bersifat crusader yang memandang lingkungan eksternal dan domestik sesuai dengan struktur keyakinan yang dianutnya.[7] Pada masa era Gus Dur inilah Indonesia mulai mencoba meningkatkan dan memperluas kerjasama dengan negara-negara Islam di Timur Tengah, terutama dengan negara-negara Islam yang moderat seperti Mesir, Arab Saudi, Yordania dan Turki. Bahkan Presiden Gus Dur mencoba untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel, namun akhirnya gagal karena mendapat tentangan keras dari banyak kalangan terutama umat Islam.

Pada era Megawati, gaya politik luar negeri RI cenderung bersifat pragmatis yang dilandasi pada keyakinan untuk merespon situasi yang dihadapinya.[8] Sejak awal pemerintahan Megawati, terjadi perubahan peta politik internasional. Terorisme menjadi isu utama politik global sejak terjadinya peristiwa 11 September. Bagi negara-negara dengan jumlah penduduk Muslim yang besar seperti Indonesia, perubahan konstelasi politik global ini membawa pengaruh besar bagi perumusan politik luar negerinya. Bagi Indonesia yang komunitas Muslimnya terbesar di dunia, pencitraan sebagai negara Pancasila tidak lagi relevan dalam kondisi global yang semacam ini. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia di masa Megawati lantas berupaya memanfaatkan identitas negara demokrasi dan berpenduduk muslim terbesar di dunia sebagai proyeksi politik luar negeri Indonesia untuk dijadikan respon terhadap konstelasi politik internasional yang berubah ini.[9]

Dengan indentitas Islam moderat, pemerintah Indonesia berupaya dapat berperan aktif dalam menjembatani hubungan antara dunia Islam dan Barat yang memanas itu. Dengan itu juga pemerintah berupaya menjaga kepentingan nasionalnya terutama ekonomi, perdagangan dan pariwisata, karena pada waktu itu masyarakat Barat dan AS mengalami Islamophobia. Pemerintah berupaya menjamin bahwa Indonesia adalah negara yang terbuka dan aman bagi para investor asing, pasar yang potensial, dan tempat yang nyaman untuk berwisata. Identitas politik luar negeri ini semakin dikokohkan selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

b. Pesona Arab Teluk bagi Indonesia

Saat ini kekuatan politik global memang masih terpusat di Amerika Serikat, Barat, Rusia, dan China, namun kekuatan ekonomi dalam bentuk sumber daya modal dan energi yang semula terpusat di negara-negara Barat dan AS kini “bergeser” ke negara-negara Arab Teluk dan Rusia yang merupakan produsen minyak terbesar dunia. Kenaikan harga minyak mentah dunia yang fantastic hingga mencapai US$145 per barel membuat negara-negara tersebut tersebut mengalami surplus keuangan yang juga fantastic. Hal ini tentu saja di samping meningkatkan pendapatan negara tetapi juga meningkatkan taraf ekonomi masyarakatnya. Akan tetapi karena kenaikan ini terjadi secara drastis dalam waktu yang amat cepat, maka secara ekonomi terjadi penumpukan modal di negara-negara yang menerapkan ekonomi pasar tersebut.

Penumpukan kapital di negara-negara Arab Teluk sebenarnya mulai terjadi pasca peristiwa 11 September 2001. Peristiwa nahas tersebut mengakibatkan Islamophobia bahkan Arabphobia di kalangan masyarakat AS dan Barat, sehingga terjadi intimidasi hingga deportasi terhadap orang-orang Islam dan Arab di negara-negara Barat dan AS. Oleh karena itu, banyak para pengusaha dan investor Arab yang meninggalkan AS dan Barat. Mereka mengalihkan orientasi bisnis dan investasinya ke kawasan Asia. Pertumbuhan ekonomi yang relatif cepat pasca krisis ekonomi 1997 seperti yang terjadi di China, Korea Selatan, India, Malaysia, Vietnam, Singapura membuat Asia sebagai kawasan bisnis potensial bagi para pengusaha dan investor Arab ini.

Indonesia harus dapat memanfaatkan keadaan ini demi kepentingan nasionalnya di tengah-tengah melonjaknya harga minyak mentah dunia yang merupakan “bencana” bagi bangsa ini. Indonesia memiliki potensi bisnis yang besar berupa pemanfaatan Sumber Daya Alam berupa komoditas pertambangan, pertanian, perkebunan dan perikanan serta tenaga kerja yang besar dan murah. Selama ini, potensi-potensi SDA tersebut belum secara maksimal dikelola karena kurangnya kapital dan teknologi. Oleh karena itu, dengan adanya peralihan sumber kapital dunia ke negara-negara Arab dan ketertarikan mereka untuk berinvestasi di Asia ini adalah kesempatan sekaligus tantangan bagi pemerintah untuk memaksimalkan eksplorasi SDA yang besar tersebut.

Akan tetapi, Indonesia masih menghadapi hambatan-hambatan dalam meningkatkan PMA (Penanaman Modal Asing). Paling tidak ada lima faktor yang menghambat pertumbuhan bisnis atau investasi di Indonesia, yaitu rendahnya kualitas buruh, upah buruh yang mahal, rumitnya regulasi perpajakan, birokrasi yang tidak efisien, buruknya kualitas infrastruktur. Kebijakan upah minimun yang dikeluarkan oleh pemerintah meningkatkan tingkat upah buruh. Sementara itu kualitas buruh di Indonesia dengan indikator tingkat pendidikan dan pengusaan teknologi apabila dibandingkan dengan di Philipina atau China, misalnya, jauh lebih rendah.

Otonomi daerah yang berlaku sejak tahun 1999 menimbulkan pengaruh negatif bagi dunia usa di Indonesia. Keterbatasan anggaran dan lemahnya prioritas kebijakan menyebabkan timbulnya tekanan untuk meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah tanpa memperhitungkan daya dukung perekonomian lokal dan nasional.[10] Contohnya adalah adanya peningkatan pungutan atas lalulintas barang dan jasa antarkabupaten atau antarpropinsi.

Panjang dan rumitnya alur birokarasi dalam memulai usaha di Indonesia juga menjadi masalah serius bagi pemerintah. Suatu laporan Bank Dunia tahun 2005 menunjukkan bahwa Indonesia adalah termasuk negara yang paling mahal, baik dalam arti biaya maupun jumlah hari dalam melakukan bisnis. Untuk mengurus sebuah perizinan usaha, seorang pengusaha memerlukan sekitar 151 hari, dan besarnya modal dan biaya minimum yang diperlukan berkisar sekitar, masing-masing 130,7% dan 125,6% dari pendapatan per kapita di Indonesia.[11]

Lima hambatan tersebut di atas harus segera diatasi oleh pemerintah. Walaupun para pelaku bisnis Arab cenderung lebih memilih investasi dalam bentuk Foreign Direct Investment (FDI), namun apabila potensi bisnis di Indonesia masih terhambat permasalahan-permasalahan tersebut maka peluang pemerintah untuk menarik perhatian mereka agar berinvestasi di Indonesia akan tetap kecil. Indonesia akan kalah bersaing dengan negara-negara seperti Malaysia, Thailand, Singapura, China dan India, padahal Indonesia memiliki potensi SDA yang lebih besar dari negara-negara tersebut.

D. KESIMPULAN

Melonjaknya harga minyak mentah dunia menimbulkan pergeseran sumber kapital dunia dari AS dan negara-negara Barat ke negara-negara Arab Teluk Arab Saudi, Oman, Bahrain, Uni Emirat Arab, Kuwait dan Irak, juga Rusia yang merupakan produsen minyak terbesar dunia. Para pelaku bisnis dari negara-negara Arab sejak terjadinya peristiwa 11 September lebih tertarik untuk menanamkan modalnya di wilayah Asia di samping karena adanya Islamophobia dan Arabphobia di negara-negara Barat dan AS, juga karena potensi bisnis di Asia sangat menjanjikan.

Pemerintah harus berupaya menarik minat para pelaku bisnis Arab tersebut agar berinvestasi di Indonesia. Untuk itu, pemerintah harus dengan cepat dan serius menangani hambatan-hambatan bagi masuknya investasi asing, yaitu rendahnya kualitas buruh, upah buruh yang mahal, rumitnya regulasi perpajakan, birokrasi yang tidak efisien, buruknya kualitas infrastruktur. Dengan begitu, Departemen Luar Negeri yang merupakan instrumen pemerintah dalam menjalin hubungan dengan negara-negara di dunia dapat mempromosikan Indonesia yang memiliki Sumber Daya Alam yang melimpah sebagai tempat bisnis yang potensial.

D. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Widjaja, Drs. A. W, Indonesia, Asia Afrika, Non Blok: Politik Bebas Aktif, Jakarta: Bina Aksara, 1986.

Kusumaatmadja, Mochtar, Politik Luar Negeri Indonesia dan Pelaksanaannya Dewasa Ini, Bandung:Penerbit Alumni, 1983.

Jurnal

GLOBAL: Jurnal Politik Internasional Vol.9 No.1 Mei-November 2007

GLOBAL: Jurnal Politik Internasional Vol.9 No.2 Desember 2007-Mei 2008

Internet

http://www.kadin-indonesia.or.id/enm/images/dokumen/KADIN-98-1579-02032007.pdf – . Diakses 4 Juli 2008.

http://64.203.71.11/kompas-cetak/0509/19/opini/2054757.htm. Diakses 4 Juli 2008


[2] Ibid.

[3] Ibid.

[4] Pandu Utama Manggala, “Penyesuaian Politik Luar Negeri Indonesia terhadap Dinamika Dunia Internasional di Awal Abad 21: Penggunaan Identitas Islam Moderat”, Jurnal Politik Internasional: GLOBAL Vol.9 No.2 Desember 2007-Mei 2008, hlm.211.

[5] Drs. A. W. Widjaja, Indonesia, Asia Afrika, Non Blok: Politik Bebas Aktif. (Jakarta: Bina Aksara, 1986), hlm.14.

[6] Op.cit., hlm. 208.

[7] Anak Agung Bayu Perwinta,”Agenda dan Tantangan Politik Luar Negeri Bebas Aktif: Sebuah Refleksi Teoritis”, Jurnal Politik Internasional: GLOBAL Vol.9 No.1 Mei-November 2007, hlm.69.

[8] Ibid.

[9] Op.cit., hlm. 215

[10] http://www.kadin-indonesia.or.id/enm/images/dokumen/KADIN-98-1579-02032007.pdf – . Diakses 4 Juli 2008.

[11] Ibid.


Leave a Comment so far
Leave a comment



Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s



%d bloggers like this: