bilad’s Blog


IRAK vs AS DALAM KRISIS TELUK II
November 19, 2008, 10:54 pm
Filed under: Essay | Tags:

<!– @page { margin: 0.79in } P { margin-bottom: 0.08in } A:link { so-language: zxx } –>

IRAK vs AS DALAM KRISIS TELUK II

Oleh. Cecep Zakarias El Bilad

02 Juli 2008

Irak yang hingga kini masih disibukkan oleh rehabilitasi insfrastruktur, ekonomi, politik, sosial dan keamanan pasca serbuan pasukan Amerika Serikat pada Maret 2003, pernah menjadi negara super power di wilayah Timur Tengah. Posisi ini diraih terutama sejak tumbangnya kekuasaan monarki Syah Pahlevi di Iran pada awal 1979. Dengan dalih, salah satunya, untuk mencegah ancaman ”Persia kafir” (Iran), Irak yang sejak Juli 1979 dipimpin oleh Saddam Hussein menginvasi Iran pada 22 September 1980 hingga tahun 1988 (Perang Teluk I). Belum genap dua tahun setelah itu, pada 2 Agustus 1990 Irak menyerbu Kuwait. Petualangan Irak ini belum berakhir di sini, beberapa bulan kemudian pada 17 Januari 1991 Irak harus menghadapi serbuan pasukan multinasional pimpinan AS yang hendak mengusirnya dari Kuwait (Perang Teluk II).

Dua pertanyaan yang menjadi dasar pembahasan dalam tulisan ini adalah: pertama, kepentingan apa yang membuat AS harus turut campur dalam konflik Irak-Kuwait? Kedua, di manakah peran DK PBB dalam penyelesaian krisis Teluk II ini?

Saddam Hussein adalah faktor utama yang membuat Irak menjadi negara agresor. Bahkan pers Barat ketika itu menjulukinya sebagai ”diktator paling bengis di Timur Tengah”. Pada Perang Teluk I, Irak mendapat dukungan dari AS, negara-negara Barat, Israel dan negara-negara Teluk kaya minyak seperti Arab Saudi, Kuwait, Uni Emirat Arab, Qatar dan Bahrain. Sedangkan Iran hanya mendapat dukungan dari Suriah, Oman dan Libya. Setelah perang kedua negara sepakat untuk mengakhiri perang, Irak mulai bermasalah dengan tetangga kecilnya Kuwait. Irak menuduh Kuwait telah mencuri minyak Irak di daerah Rumaillah (wilayah yang dipersengketakan oleh kedua negara) senilai 2,4 milyar dolar AS. Kuwait juga dituduh bersama Uni Emirat Arab telah memproduksi minyak di atas kuota yang ditetapkan OPEC sehingga menyebabkan harga minyak anjlok dari 20,5 dolar AS per barel pda Januari 1990 menjadi 13,6 dolar AS per barel pada Juni 1990. Irak sangat terpukul dengan kondisi seperti ini, karena negara ini sedang giat membangun kembali kondisi ekonomi dan militernya akibat perang delapan tahun dengan Iran. Oleh karena itu, ”tanpa pikir panjang” Baghdad pada 2 Agustus 1990 menyerang Kuwait.

Krisis Irak-Kuwait adalah krisis pertama yang menjadi ujian bagi AS yang ketika itu baru saja keluar sebagai pemenang dalam kancah Perang Dingin dengan Uni Soviet. Kubu internasionalisunilateralis yang berkuasa ketika itu memanfaatkan momentum krisis Teluk ini untuk membuktikan peran global AS sebagai ”polisi dunia” yang menjaga perdamaian dan demokrasi. Alasan ini bisa jadi ada benarnya, karena apabila dipandang dari sudut manapun Irak jauh lebih unggul daripada Kuwait. Jumlah personel Irak, sebagai misal, adalah satu juta orang (ditambah 850 ribu tentara cadangan), sementara Kuwait hanya memiliki 20.300 personel yang aktif.[1]

Krisis Irak-Kuwait ini membangkitkan persatuan negara-negara Arab Timur Tengah khususnya wilayah Teluk akan adanya ancaman bersama dari sesama bangsa Arab yaitu Irak. Sementara itu ketergantungan negara-negara Arab terhadap AS baik secara ekonomi, politik dan militer sangat tinggi. Aksi penyelamatan Kuwait oleh AS semakin memperkuat dominasi AS di Timur Tengah. Konflik Teluk ini memberikan legitimasi kepada AS untuk memperkuat kekuatan militernya di kawasan ini seperti menambah jumlah personel militer, persenjataan dan pangkalan militer. Hal ini dengan sendirinya akan lebih menjamin kepentingan AS di kawasan kaya minyak ini, misalnya pengamanan distribusi minyak Timur Tengah yang sebagian besar melalui Teluk Persia dan Teluk Oman. Di samping itu, AS juga akan lebih mudah melindungi Israel, sekutu utamanya di Timur Tengah, dari ancaman ”kelompok-kelompok teroris” dan negara-negara pendukunnya.

Ada dua langkah yang dilakukan AS untuk mendukung rencana serangannya ke Irak. Pertama, membentuk aliansi militer anti-Irak yang terdiri dari 28 negara dan disebut sebagai pasukan multinasional. Misinya adalah mengusir pasukan Irak dari Kuwait, dan dinamakan dengan Operation Desert Strom (Operasi Badai Gurun). Kedua, mendesak DK PBB untuk melegitimasi rencananya tersebut. Akhirnya DK PBB mengeluarkan Resolusi No. 678 yang mengesahkan penggunaan kekuatan militer untuk memaksa Irak keluar dari Kuwait. Oleh karena itu, serangan militer AS terhadap Irak  pada 17 Januari 1991 agar pasukannya keluar dari Kuwait adalah legal secara hukum serta mendapat dukungan kuat dari ”dunia internasional”.


[1] M. Riza Sihbudi, ”Dari Konflik Irak-Kuwait ke Konflik Irak-AS”, dalam Global: Jurnal Politik Internasional 2, 1991, hal 24.


Leave a Comment so far
Leave a comment



Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s



%d bloggers like this: